IDI provides World Community Goods on various matters pertinent to your work of SAIs. These publications abide by a strict protocol of excellent assurance and are freely available to all.
Banjir tidak dapat diselesaikan hanya dengan satu software atau dalam satu periode pemerintahan, tetapi butuh kesadaran kolektif dan komitmen jangka panjang.
Majelis Rendah Inggris, dalam penelusuran yang melibatkan akademisi, menyebut terdapat konsensus yang menguat bahwa jumlah menteri yang semakin banyak berdampak negatif pada efektivitas pemerintahan.
tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman five (lima) tahun atau lebih;
Jumlah tersebut, kalaupun benar, telah mendapat legalitas dari UU Kementerian Negara terbaru yang menghapus batas maksimal jumlah menteri dalam sebuah kabinet pemerintahan.
In addition, he has participated in quite a few Intercontinental workshops and classes and has contributed like a speaker in international discussion boards, like the United Nations meetings on SDGs and for the INTOSAI Congress.
As IDI’s Board prepares for its Conference on 25 March 2021, we requested Dr. Pranomo a few questions about governance and what this means to be a new member of the Board.
Agus membantah keterkaitannya tersebut dan menegaskan tidak pernah ada pemeriksaan dan konfirmasi terhadap dirinya oleh PPATK.
Kontributor utama artikel ini tampaknya memiliki hubungan dekat dengan subjek. Artikel ini mungkin perlu dirapikan agar mematuhi kebijakan konten Wikipedia, terutama dalam hal sudut pandang netral.
"Karena kalau read more dilihat dari debat paslon kemarin kan, sudah kelihatan jelas mana yang punya method yang jelas programnya terhadap anak-anak muda," tambahnya.
“Dalam sekitar 30% kasus, saya harus menerima kenyataan bahwa saya tidak bisa memaksakan kebijakan saya,” kata SBY.
Sedangkan Anggota II membawahi bidang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara bidang perekonomian dan perencanaan pembangunan nasional.
While using the election of your BPK Vice Chairman as being the Vice-Chair on the UN IAAC, Indonesia can outstand and lead towards the enhancement and also the facilitation of supervisory cooperation in establishments beneath the UN. Moreover, Indonesia can also have a job in making sure management compliance with the outcomes of supervision and proposals from other oversight bodies.
menetapkan jenis dokumen, info, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada BPK;